Upaya Perlindungan Profesi Guru

LEMBAGA KEHORMATAN KEPALA SEKOLAH

(Upaya Perlindungan Profesi Guru dari “Sang Diktator”)

Oleh: Muhammad Subkan

 

Profesi berasal dari bahasa Latin Proffesio yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas menjadi: kegiatan “apa saja” dan “siapa saja” untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma sosial dengan baik.

Jabatan guru dapat dikatakan sebuah profesi karena menjadi seorang guru dituntut suatu keahlian tertentu (mengajar, mengelola kelas, merancang pengajaran) dan dari pekerjaan ini seseorang dapat memiliki nafkah bagi kehidupan selanjutnya. Hal ini berlaku sama dengan pekerjaan lain. Namun dalam perjalanannya, mengapa profesi guru menjadi berbeda dari pekerjaan lain. Profesi guru termasuk dalam profesi khusus selain dokter, dan penasehat hukum. Orang yang menjalan profesi ini hendaknya menyadari bahwa hakekatnya terjadi dalam suatu bentuk pelayanannya.

Oleh karena guru merupakan suatu profesi maka diperlukan perlindungan hukum bagi profesi guru. Karena profesi guru merupakan bagian integral dari upaya untuk memenuhi hak-hak guru, sesuai dengan amanat pasal 14 Undang-undang Guru dan Dosen, yaitu antara lain:

  1. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  2. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran untuk memperlancar tugas keprofesionalan;
  3. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
  4. Memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi;
  5. Memiliki kesempatan dalam berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan;
  6. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik/kompetensi; dan
  7. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Sebagian guru di sekolah kami belum sepenuhnya memperoleh perlindungan profesi yang wajar. Masih ada pengenaan tindakan tidak disiplin terhadap guru karena dianggap berbeda pandangan dengan kepala sekolahnya. Hal ini dilakukan oleh kepala sekolah karena guru dianggap terlalu vokal dalam mengkiritisi kebijakan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan sistem yang sudah berjalan dan lebih berpihak kepada kepala sekolah. Padahal tugas guru tidak hanya sekedar mengajar tapi juga memikirkan bagaimana perkembangan sekolah untuk pelayanan yang lebih baik pada siswa.

Sebagai akibatnya, guru tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap profesinya. Guru yang “dikotak” oleh kepala sekolah yang diktator, tidak diberi tugas tambahan apa pun selain mengajar, bahkan terkadang jam dikurangi sehingga tidak memenuhi standar jam untuk memperoleh sertifikasi. Selain itu, guru tidak memperoleh  pembinaan dan pengembangan profesi sehingga perkembangan karir guru belum sepenuhnya terjamin. Sehingga ada pembatasan dan penyumbatan atas aspirasi guru untuk memperjuangkan kemajuan pendidikan secara akademik dan profesional.

Saat adanya pelimpahan lembaga SMA/SMK ke pemerintah provinsi, guru-guru di sekolah memiliki harapan besar kejadian seperti di atas tidak akan terjadi lagi. Terutama pemilihan kepala sekolah yang kompeten dalam bidangnya. Pemilihan kepala sekolah berdasarkan atas prestasi dan kemampuan bukan karena imbalan. Bukan pula karena kedekatan dengan pejabata di lingkungan dinas pendidikan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan hal ini bisa terulang di tingkat propinsi.

Di beberapa profesi telah ditemukan badan atau lembaga independen yang bertugas untuk memeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pelaku profesi.  Kalau di kodekteran memiliki MKEK (Majelis Kode Etik Keguruan),DPR punya badan kehormatan DPR, di kepolisian punya PROPAM, di kehakiman punya komisi yudisial dan lain-lain. Di mana seluruh lembaga itu berfungsi sebagai tempat melaporkan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pelakunnya.

Mengapa untuk kepala sekolah belum punya? Oleh karenanya diperlukan suatu lembaga atau badan kehormatan sebagai tempat pengaduan dan memeriksa serta menindaklanjuti  pelanggaran etik yang dilakukan oleh kepala sekolah. Karena jabatan kepala sekolah adalah jabatan setingkat eselon, maka perlu adanya lembaga yang memeriksa mereka saat dianggap ada pelanggaran kode etik. Dimana lembaga ini bisa sebagai tempat menampung aspirasi guru dan memberikan perlindungan guru dari kepala sekolah yang otoriter. Lembaga/badan ini bisa bertempat di tingkat kabupaten. Lembaga ini juga harus bersifat independen, independen dari pemerintah daerah dan organisasi profesi guru.

Dengan adanya lembaga seperti ini maka apabila guru-guru melihat dan ingin melaporkan adanya pelanggaran dari kepala sekolah bisa tersalurkan dan tidak merasa takut ditindas karena yang mereka lakukan juga untuk kemajuan sekolah. Selain itu, ada tempat mengadu bagi guru-guru yang ingin minta perlindungan dari sikap otoriter seorang kepala sekolah. Sehingga guru-guru yang bermasalah dengan kepala sekolah, baik masalah dalam dimensi perlindungan hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan Haki guru sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya maka dapat melakukan konsultasi, meminta bantuan mediasi, mengadakan negoisasi dan perdamaian, konsiliasi dan perdamaian, advokasi kepada pihak-pihak yang kompeten.

0 Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *